Indonesia tertinggal sendirian di wilayah Asia sebagai satu-satunya negara yang belum melakukan aksesi FCTC. Perlu gerakan masif masyarakat untuk menuntut pemerintah segera memberi perlindungan dari maraknya bahaya rokok.

Program FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) yang diusung oleh WHO dan telah diaksesi oleh hampir seluruh negara anggotanya ternyata belum mampu menggerakan pemerintah Indonesia untuk segera ikut melindungi rakyatnya. Salah satu alasan alotnya proses aksesi FCTC ini adalah jumlah pendapatan negara yang diterima oleh industri rokok cukup besar.

Pendapatan negara lewat industri rokok ternyata hanya berjumlah seperempat dari kerugian yang ditimbulkan   Menurut data dari kebijakan cukai hasil tembakau yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal tahun 2012, Indonesia  mengalami kerugian sebesar Rp.2,11 Triliun akibat biaya perawatan medis rawat jalan dan rawat inap. Jumlah tersebut didapat saat belum diberlakukannya JKN. Kemudahan masyarakat menggunakan fasilitas JKN dari pemerintah berarti menambah beban negara dalam pembiayaan medis pada pasien penderita kanker atau penyakit lainnya yang timbul akibat bahaya merokok. Hal ini tentu akan menambah masalah baru dalam pembiayaan JKN yang sampai saat ini belum paripurna.

Penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan sebagian perokok berasal dari kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dengan pengeluaran terbesar rumah tangga setelah makanan pokok adalah rokok, bukan pendidikan atau kesehatan. Hal ini akan berdampak terhadap kualitas generasi bangsa kedepannya. Biaya sekolah yang habis digunakan untuk konsumsi rokok dapat berkontribusi dalam peningkatan jumlah anak yang putus sekolah. Meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah akan berpengaruh terhadap kualitas SDM negara Indonesia.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia mengenai penolakan aksesi FCTC menuai anggapan bahwa unjuk rasa tersebut didukung oleh kepentingan politik sebagian golongan. Kekhawatiran petani tembakau didasarkan pada pemikiran bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Padahal FCTC telah mengatur tentang pengalihan hasil lahan tembakau dari rokok menjadi produk lain yang hasilnya dapat diperjualbelikan kepada negara-negara peratifikasi FCTC lainnya.

Beberapa poin yang diatur FCTC antara lain adalah regulasi mengenai pengendalian harga pajak, lingkungan bebas asap rokok, pengaturan pengujian dan pencantuman isi produk, pengemasan dan pelabelan, larangan komprehensif terhadap iklan, promosi, dan sponsor rokok, perdagangan illegal produk tembakau dan penjualan rokok di bawah umur. Regulasi mengenai rokok di Indonesia, yakni PP 109/2012 dianggap masih memiliki kecacatan dalam pelaksanaannya yang masih banyak kompromi di banyak sisi.

Pada tahun 2013, Lembaga Demografi UI melakukan kajian dengan membandingkan kondisi 19 negara peratifikasi FCTC pada tahun 2002 dengan 2011. Pada kajian tesebut didapakan angka pengangguran negara-negara tersebut turun 0,1-1,1 persen diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, pendapatan domestrik bruto per kapita di semua negara peratifikasi FCTC meningkat dan pendapatan dari cukai rokok juga ikut naik.

Dengan data tersebut, Indonesia harus segera melakukan aksesi terhadap FCTC untuk mencegah efek jangka panjang yang lebih buruk daripada saat ini dan meraih kemudahan dari berkurangnya konsumsi rokok di dalam negeri. Pengaruh politik yang kuat dari berbagai pihak perlu diimbangi dari gerakan secara masif berbagai kalangan agar pemerintah dapat bertindak tegas untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar perdagangan rokok dunia. Berhentinya Indonesia menjadi pasar terbesar perdagangan rokok dunia berarti mencegah masyarakat Indonesia menjadi target pemasaran dan korban akibat konsumsi rokok sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia baik dari segi produktivitas dan kesehatan.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *